Swaraetam.com, Davos – Menurut statistik tahun 2022, Indonesia menghadapi tantangan serius dari bencana alam dengan mencatat sebanyak 3.544 kejadian, dimana 98 persennya bersifat hidrometeorologi. Dampaknya sangat menghancurkan, menyebabkan kehilangan nyawa sebanyak 3.183 orang dan mempengaruhi kehidupan 18 juta orang selama satu dekade terakhir.
Sementara itu, di tingkat global, proyeksi penurunan curah hujan sebesar 1-4 persen pada periode 2020-2034 diprediksi dapat memicu kekeringan dan konflik alokasi air di berbagai belahan dunia.
“Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berbicara tentang “Freshwater: The True Value of Resilience” di World Economic Forum, Davos, Swiss (17/1).
Pada pertemuan 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada Mei 2024, Indonesia bersiap untuk membahas prioritas yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Fokus pembahasan akan difokuskan pada upaya meningkatkan kapasitas penyimpanan air, mendorong konservasi sumber daya air, mengembangkan sistem manajemen air cerdas, serta memperkuat infrastruktur hijau-abu untuk manajemen bencana air.
“Forum ini akan memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet,” tutur Menteri Suharso.
Demi mencapai pembangunan berkelanjutan dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memiliki target ambisius untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengincar pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen, dengan fokus khusus pada pengembangan ekonomi biru sebagai salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi ini.
Indonesia memperlihatkan komitmen serius terhadap pembangunan ekonomi biru dengan peluncuran Peta Jalan Ekonomi Biru, pengembangan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, serta inisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 yang diadakan di Belitung dan Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali, yang keduanya direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun.
“Melalui upaya membangun Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045,” papar Menteri Suharso.
Sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Indonesia memiliki rencana untuk menyelenggarakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC pada bulan Juli 2024.
Acara tersebut akan menjadi wadah untuk mendiskusikan peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, sebuah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembahasan dalam forum juga akan mencakup isu-isu seperti pengembangan wirausaha, rantai pasok global, serta perdagangan dan investasi.
“Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan momen peringatan 60 tahun UNCTAD dan keketuaan Indonesia dalam Trade Development Board 2024 untuk memperkuat kerja sama dengan UNCTAD,” urai Menteri Suharso dalam pertemuan bilateral bersama UNCTAD Secretary General Rebecca Grynspan.
