Swaraetam.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 pada sektor ketahanan pangan. Langkah ini sejalan dengan visi untuk menjadikan wilayah Kukar sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan potensi menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN). Perwujudan komitmen ini diumumkan pada Jumat, 5 April 2024.
Sebelumnya, fokus pengembangan kawasan pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar) telah dimulai dengan pembangunan lima kawasan pertanian terintegrasi di Kecamatan Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Loa Kulu, Sebulu, dan Marangkayu.
Kemudian, langkah tersebut disusul dengan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani sepanjang 120 kilometer. Selain itu, rencananya akan dibangun kembali berbagai saran dan prasarana pendukung lainnya, seperti embung dan saluran irigasi, untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian di daerah tersebut.
“Tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini fokus untuk kebutuhan pokok berupa infrastruktur dasar. Untuk 2025 pun masih untuk kebutuhan pokok, namun diprioritaskan untuk pengembangan pangan,” sebut Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Edi menegaskan pentingnya untuk mewujudkan mimpi besar dalam menjadikan Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan potensi menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan yang matang dan teliti.
Untuk itu, bupati meminta perhatian dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mematangkan rencana kerja tahun 2025. Hal ini disebabkan rencana kerja yang telah disusun dianggap masih bersifat umum dan perlu diuraikan secara detil guna mencapai target yang lebih spesifik.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), terungkap bahwa terdapat dua dokumen utama yang dibahas, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Orang nomor satu di Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkapkan bahwa total usulan dari seluruh OPD yang tercatat menelan biaya sekitar Rp12 triliun. Namun, hasil analisa pendapatan daerah hanya berada dalam kisaran Rp9 triliun.
“Makanya saya sampaikan, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh mana yang menjadi prioritas. Kita ini kan sedang berupaya meningkatkan produktifitas pertanian,” tandasnya.
(Adv/Kominfo Kukar)
