Swaraetam.com, Jakarta – Dalam Debat Cawapres 2024 yang berlangsung malam ini, Minggu (21/1/2024), dua calon wakil presiden, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, menunjukkan kesatuan pandangan dengan secara bersama-sama mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pengusahaan lahan.
Menurut Mahfud MD, ketimpangan penguasaan tanah di dalam negeri dapat terlihat dengan jelas, khususnya melalui ketidakseimbangan yang mencolok dalam pengusahaan lahan industri kelapa sawit.
“Bisnis sawit itu 39 juta hektar, sementara hanya segelintir orang bisnis sawit. Sementara petaki kita, sebanyak 17 juta orang Indonesia, jika dirata-rata hanya menguasai setengah hektar,” ujar Mahfud dalam Debat Cawapres, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
Untuk mengatasi permasalahan ini, Mahfud menyoroti bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan reforma agraria. Reforma agraria ini melibatkan tiga aspek utama, yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim hak atas tanah. Namun, sayangnya, pelaksanaan reformasi agraria oleh pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diharapkan.
“Sekarang belum ada satu pun sertifikat redistribusi baru, relegalisasi yaitu orang sudah punya baru diberikan sertifikat yang lainnya belum ada redistribusinya,” papar Mahfud.
Masalah ini pun menjadi sorotan Muhaimin atau Cak Imin. Dia menilai redistribusi lahan tidak sama dengan sertifikasi.
“Pemerintah punya Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh maka akan terdistribusi hak-hal tanah,” ungkapnya.
Menurutnya, distribusi lahan ini merupakan bagian yang melekat dalam konstitusi kita, di mana seluruh kekayaan negara dipegang oleh negara, dan tugas pemerintah adalah membagi aset tanah ini melalui pelaksanaan reforma agraria.
“Sertifikat yang jadi agenda itu tidak masuk dalam redistribusi lahan harus diubah sehingga terjadi distrribusi supaya petani sejahtera,” tegas Cak Imin.
