Swaraetam.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan panggilan ‘jenderal’ setelah memberikan kenaikan pangkat istimewa pada Rabu (28/2/2024).
Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan pangkat Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Dengan demikian, Prabowo yang saat pensiun dari TNI merupakan Letnan Jenderal (Letjen) TNI kini resmi menjadi Jenderal TNI Kehormatan.
“Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Jokowi.
“Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto,” lanjutnya.
Setelah mengumumkan kenaikan pangkat untuk Prabowo, Jokowi melakukan penyematan tanda bintang empat kepada Prabowo, menggantikan pangkat bintang tiga yang sebelumnya dipakainya.
Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Kepala Negara menuturkan bahwa penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak dua tahun yang lalu sebagai penghargaan atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan.
“Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara,” pungkas Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengakui bahwa penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya setelah diusulkan oleh Panglima TNI.
Selain Prabowo Subianto, sejumlah tokoh lain sebelumnya juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
