Swaraetam.com, Tenggarong – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, menyerahkan bantuan papan interaktif kepada para kepala desa secara simbolis dalam acara yang diadakan di Kantor DPRD Kukar pada Kamis, 1/08/2024.
Sedikitnya 55 papan interaktif diberikan oleh Alif kepada kepala desa guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait, terutama dalam proses pengajuan usulan program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari pemerintah pusat.
Alif Turiadi menjelaskan bahwa inisiatif untuk menyediakan papan interaktif ini muncul setelah pandemi COVID-19. “Pasca COVID-19, kami menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan rapat dengan instansi terkait dan desa-desa, khususnya dalam proses pengajuan usulan SIPD,” jelasnya.
Menurut Alif, papan interaktif ini diharapkan dapat meminimalisir mobilisasi dan waktu yang diperlukan untuk koordinasi, terutama bagi desa-desa yang berada di lokasi yang jauh. “Hari ini kita wujudkan salah satu aspirasi pokok pikiran saya untuk para kepala desa, bukan hanya dari Dapil saya, tetapi dari seluruh Dapil,” tambahnya.
Alif juga memaparkan bahwa penyerahan papan interaktif ini telah selesai dilakukan untuk 193 desa di Kutai Kartanegara. “Ini yang terakhir, yang jelas sudah selesai untuk 193 desa,” kata Alif.
Alif berharap dengan adanya sarana prasarana ini, kinerja para kepala desa dan aparatur desa dapat meningkat kedepannya.
“Harapannya tentu dengan sarana prasarana yang sudah kita berikan kepada mereka akan dimanfaatkan dengan baik karena ini akan menunjang kinerja dari para kepala desa dan aparatur desa,” jelasnya.
Selain papan interaktif, Alif juga mengungkapkan bahwa akan ada bantuan laptop untuk mendukung penggunaan papan interaktif tersebut.
“Setelah pemberian papan interaktif tadi, akan ada laptop,” tutupnya.
Penyerahan bantuan ini adalah bagian dari komitmen Alif Turiadi untuk terus mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat desa, serta memastikan bahwa setiap desa di Kutai Kartanegara memiliki akses yang memadai untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.
